JAKARTA SELATAN – Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta melayangkan argumen keberatan yang sangat tegas terhadap permohonan praperadilan dari Tifauzia Tyassuma atau populer dengan nama Dokter Tifa. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026), jaksa meminta majelis hakim mengenyampingkan dan menolak seluruh poin permohonan pemohon. Fokus utama sengketa hukum ini menyasar pada sah atau tidaknya keputusan penghentian penuntutan dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Persidangan ini menarik perhatian publik karena melibatkan nama besar mantan kepala negara dan sosok dokter yang vokal di media sosial. Jaksa menilai bahwa langkah penghentian penuntutan yang sebelumnya telah mereka ambil sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan prosedur pidana yang berlaku. Sebaliknya, pihak Dokter Tifa menganggap penghentian tersebut mencederai rasa keadilan dan transparansi hukum di Indonesia.
Argumen Hukum Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam Persidangan
Jaksa penuntut umum memaparkan jawaban panjang yang menepis seluruh dalil dari pihak pemohon. Menurut Kejati Jakarta, penghentian penuntutan bukan merupakan keputusan tanpa dasar, melainkan hasil dari evaluasi bukti-bukti yang tidak memenuhi unsur pidana untuk melanjutkannya ke tahap persidangan pokok perkara. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi alasan jaksa meminta hakim menolak praperadilan tersebut:
- Kejaksaan telah menjalankan proses hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara konsisten.
- Bukti yang diajukan oleh pemohon dianggap tidak cukup kuat untuk membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).
- Proses penyidikan sebelumnya tidak menemukan adanya unsur manipulasi ijazah sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Dokter Tifa.
- Jaksa menegaskan bahwa hak prerogatif penghentian penuntutan berada di bawah otoritas jaksa setelah melalui gelar perkara yang komprehensif.
Dinamika Kasus Ijazah Jokowi dan Reaksi Publik
Perselisihan mengenai keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi ini bukanlah hal baru. Isu ini terus bergulir di ranah hukum meskipun berkali-kali pihak universitas terkait telah memberikan klarifikasi resmi. Meskipun demikian, Dokter Tifa tetap meyakini bahwa ada ketidakkonsistenan data yang perlu diuji kembali di hadapan hukum. Langkah praperadilan ini menjadi upaya terakhir bagi pemohon untuk memaksa kejaksaan membuka kembali berkas kasus tersebut.
Kasus ini juga menghubungkan kita dengan landasan hukum prosedur pidana di Indonesia, di mana praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum. Namun, jaksa kembali mengingatkan bahwa praperadilan hanya memeriksa aspek administratif formalitas, bukan menyentuh substansi atau materi perkara yang menjadi kewenangan hakim di pengadilan tingkat pertama nantinya jika kasus berlanjut.
Analisis Hukum: Mengapa Praperadilan Menjadi Instrumen Krusial?
Secara akademis dan praktis, praperadilan di Indonesia menjadi gerbang perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. Dalam konteks kasus Dokter Tifa, pengadilan harus jeli melihat apakah jaksa telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau justru pemohon yang gagal membuktikan adanya cacat prosedur dalam penghentian perkara tersebut.
Pengamat hukum berpendapat bahwa jika hakim mengabulkan gugatan ini, maka kejaksaan wajib menghidupkan kembali kasus ijazah tersebut. Sebaliknya, jika hakim menolak, maka status hukum penghentian penuntutan menjadi inkrah dan tidak dapat diganggu gugat lagi melalui jalur serupa. Sidang ini akan berlanjut pekan depan dengan agenda penyerahan bukti-bukti dari kedua belah pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan final yang akan menentukan nasib polemik ijazah ini secara permanen.
