Connect with us

Hi, what are you looking for?

Regional

Diskominfo Sosialisasikan PPID pada 183 Kades di Purwakarta

JIMAT.ID – Seiring dengan tuntutan era globalisasi, keterbukaan untuk memperoleh informasi, semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik, pada implementasinya harus dilakukan secara maksimal.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta, Rudi Hartono pada Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (KI) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, dengan keberadaan PPID sampai ke tinggkat desa, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit, karena dilayani lewat satu pintu, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Nah, untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga ke tingkat pemerintahan desa, kami mengundang 183 kepala desa untuk mengikuti sosialisasi peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Hal ini, untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat desa akan kebutuhan informasi yang akurat,” ujar Rudi.

Sosialisasi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan gambaran tentang implementasi PPID pada pemerintahan desa di Kabupaten Purwakarta.

“Tentu saja, hal ini juga bisa sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk akselerasi pencapaian pembentukan dan implementasi PPID secara lebih baik sesuai UU KIP,” kata Rudi.

Salah seorang peserta sosialisai, Eep Saepul Malik, mengatakan, kegiatan sosialisasi penyelenggraan pelayanan publik informasi desa ini dirasa cukup bermanfaat bagi para kades di era keterbukaan informasi ini.

“Kedua narasumber cukup jelas memaparkan pentingnya keterbukaan informasi publik, bahkan pejabat publik bisa dikatakan melanggar undang-undang keterbukaan informasi jika kegiatan yang menyangkut publik tidak tersebarluaskan informasinya, terlebih jika salah memberikan informasi,” kata Kepala Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa itu.

Ia juga meyakini jika program ini akan sangat berperan dalam pelaksanaan good governence, dan desa siap menjelma menjadi desa yang sesuai standar, yaitu akuntable dan  transparan.

Diketahui, dalam giat sosialisai tersebut, Diskominfo menghadirkan dua narasumber diantaranya; Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Dadan Saputra dan Hadi Kusmarani dari Diskominfo Jawa Barat.(rls/red)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement


Trending

You May Also Like

Regional

JIMAT.ID – Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, H. Dian Rahadian, SH.,MH menegaskan bahwa kepemimpinan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang secara...

Ragam

PADA MASA pandemi yang melanda hampir diseluruh dunia, yang menyebabkan beberapa negara termasuk Indonesia kualahan mengatasi dampak pandemi, yang merusak berbagai sektor diberbagai bidang...

Ragam

TELEVISI adalah salah satu media penyiaran yang sangat dibutuhkan oleh  masyarakat sampai saat ini. Pada awalnya televisi di Indonesia hanya TVRI, namun saat ini...

Ragam

MEDIA yang sangat bagus dan cocok untuk perkembangan dunia pendidikan adalah TV Sekolah. Karena dapat memberikan bimbingan berkala kepada para guru, siswa, dan masyarakat...