JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) melayangkan peringatan keras kepada pemerintah mengenai urgensi regulasi pusat data dan kecerdasan buatan (AI) yang berwawasan lingkungan. Polemik pembangunan pusat data di kawasan Jatiluhur menjadi momentum krusial yang menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki celah hukum besar dalam mengatur infrastruktur digital. Tanpa standar efisiensi energi yang ketat, ledakan investasi di sektor ini justru berpotensi mengancam target dekarbonisasi nasional dan ketahanan energi domestik.
Direktur Eksekutif IESR menekankan bahwa operasional pusat data membutuhkan konsumsi listrik yang sangat masif, terutama untuk sistem pendingin dan pemrosesan data non-stop. Ketika teknologi AI mulai terintegrasi ke berbagai sektor, kebutuhan daya tersebut akan meningkat berlipat ganda. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi dan penyerapan investasi, tetapi juga wajib memikirkan dampak ekologis jangka panjang dari fasilitas-fasilitas raksasa tersebut.
Urgensi Standar Emisi dan Efisiensi Energi yang Terabaikan
Pemerintah perlu segera menetapkan standar Power Usage Effectiveness (PUE) yang rendah bagi setiap pengembang pusat data di Indonesia. Standar ini menjadi indikator sejauh mana sebuah fasilitas menggunakan energi secara efisien untuk menjalankan perangkat komputasi dibandingkan dengan energi untuk sistem pendukung seperti pendingin. IESR mencatat bahwa banyak proyek pusat data saat ini belum memiliki transparansi mengenai sumber energi yang mereka gunakan, apakah berasal dari energi terbarukan atau tetap bergantung pada fosil.
- Penyusunan peta jalan energi bersih khusus untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi.
- Penerapan audit energi berkala bagi pemilik pusat data berskala besar (hyperscale).
- Pemberian insentif bagi perusahaan yang mampu mencapai target emisi nol bersih dalam operasionalnya.
- Pemanfaatan teknologi pendingin inovatif yang meminimalkan penggunaan air bersih secara berlebihan.
Mengapa Kecerdasan Buatan Membutuhkan Regulasi Khusus
Kecerdasan buatan atau AI bukan sekadar perangkat lunak biasa, melainkan teknologi yang memerlukan kapasitas komputasi luar biasa tinggi. Proses pelatihan model bahasa besar (Large Language Models) mengonsumsi energi yang jauh lebih besar daripada pencarian internet konvensional. IESR mendesak agar regulasi AI tidak hanya menyentuh aspek etika dan privasi data, tetapi juga mencakup aspek tanggung jawab lingkungan (environmental accountability).
Pengembang teknologi wajib memberikan laporan mengenai jejak karbon dari setiap model AI yang mereka kembangkan. Langkah ini sejalan dengan upaya sebelumnya dalam percepatan transformasi digital nasional yang seharusnya berjalan beriringan dengan komitmen transisi energi. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi surya dan panas bumi yang seharusnya menjadi sumber utama bagi kawasan pusat data di masa depan.
Analisis Kritis Masa Depan Infrastruktur Digital Nasional
Secara analitis, ketidaksiapan regulasi akan membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi raksasa teknologi global tanpa mendapatkan manfaat keberlanjutan. Pusat data yang dibangun tanpa pengawasan ketat terhadap efisiensi air dan listrik hanya akan meninggalkan beban lingkungan bagi penduduk lokal, seperti yang dikhawatirkan dalam polemik di Jatiluhur. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian ESDM harus berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem digital yang “hijau” sejak dalam tahap perencanaan.
Investasi yang masuk harus memiliki kriteria seleksi yang ketat. Kita tidak boleh terjebak dalam perlombaan membangun infrastruktur fisik namun abai terhadap biaya sosial dan lingkungan. Informasi lebih lanjut mengenai kajian energi berkelanjutan dapat diakses melalui laman resmi IESR Indonesia untuk memahami peta jalan transisi energi yang lebih komprehensif.
Kesimpulannya, regulasi pusat data dan AI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga kedaulatan energi. Pemerintah harus bergerak cepat sebelum pembangunan infrastruktur ini melampaui kemampuan lingkungan untuk menopangnya. Kebijakan yang tegas akan memastikan bahwa kemajuan teknologi di Indonesia tidak dibayar dengan kerusakan ekosistem yang permanen.
