JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menekankan pentingnya tindakan luar biasa terhadap setiap personel kepolisian yang terbukti bermain-main dengan barang haram narkotika. Langkah ini menjadi syarat mutlak bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jika ingin mempertahankan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat yang sempat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Rudianto menilai bahwa keterlibatan oknum polisi dalam jaringan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan pengkhianatan terhadap institusi dan negara.
Politisi Partai NasDem tersebut memberikan dukungan penuh kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk terus melakukan bersih-bersih internal. Ia berpendapat bahwa tanpa tindakan tegas yang transparan, persepsi negatif publik akan sulit hilang. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengusung semangat ‘Presisi’ dalam setiap langkah penegakan hukum di tanah air.
Krisis Kepercayaan dan Urgensi Pembenahan Internal Polri
Kepercayaan publik merupakan aset paling berharga bagi institusi penegak hukum. Ketika oknum polisi justru menjadi bagian dari mata rantai peredaran narkotika, maka fondasi keadilan di Indonesia sedang terancam. Rudianto Lallo melihat fenomena ini sebagai alarm keras bagi jajaran petinggi Polri untuk memperketat pengawasan melekat di seluruh lini organisasi.
- Sanksi Pemecatan Tanpa Kompromi: DPR mendorong penerapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi setiap anggota yang terbukti positif menggunakan atau mengedarkan narkoba.
- Penerapan Pasal Maksimal: Selain sanksi etik, oknum polisi harus menghadapi tuntutan pidana maksimal sesuai UU Narkotika guna memberikan efek jera yang nyata.
- Transparansi Proses Hukum: Setiap proses penyidikan terhadap anggota Polri wajib dipublikasikan agar masyarakat melihat komitmen nyata institusi tersebut.
Analisis Dampak Oknum Terhadap Integritas Institusi Kepolisian
Keterlibatan aparat dalam narkoba memberikan dampak sistemik yang merusak citra ribuan polisi lain yang bekerja dengan jujur dan berdedikasi. Penguatan mental dan integritas personel harus menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan kepolisian sejak dini. Selain itu, sistem rekrutmen dan promosi jabatan perlu mendapatkan evaluasi total agar individu yang memiliki catatan merah tidak menduduki posisi strategis.
Rudianto menambahkan bahwa pengawasan dari pihak eksternal dan internal, seperti Kompolnas dan Divpropam, harus lebih proaktif dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Langkah tegas ini menjadi kelanjutan dari berbagai pengungkapan kasus besar yang melibatkan perwira tinggi di masa lalu, yang sempat mengguncang kredibilitas korps baju cokelat tersebut. Pengalaman pahit di masa lalu seharusnya menjadi pelajaran berharga agar sejarah kelam tidak berulang kembali di masa depan.
Kolaborasi Strategis Bersama BNN dan Lembaga Terkait
Dalam memutus rantai peredaran narkoba di internal Polri, kolaborasi dengan lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi sangat krusial. Sinergi ini mencakup pelaksanaan tes urine mendadak di seluruh jajaran Polda hingga Polsek secara berkala. Rudianto meyakini bahwa dengan frekuensi pengawasan yang tinggi, ruang gerak oknum untuk menyalahgunakan wewenang akan semakin sempit.
- Deteksi Dini Penyalahgunaan: Melakukan audit terhadap barang bukti narkotika secara ketat agar tidak ada celah bagi oknum untuk menjual kembali barang sitaan.
- Perlindungan Whistleblower: Menciptakan sistem pelaporan internal yang aman bagi anggota yang ingin melaporkan rekan sejawat yang terlibat penyimpangan.
- Rehabilitasi bagi Pengguna: Meski sanksi hukum tetap berjalan, aspek rehabilitasi tetap harus menjadi pertimbangan jika anggota merupakan korban, namun tetap dengan konsekuensi administrasi yang berat.
Sebagai penutup, Rudianto Lallo menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal setiap proses hukum yang melibatkan oknum polisi. Integritas Polri bukan hanya tanggung jawab Kapolri semata, melainkan harapan seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan keamanan dan ketertiban tanpa gangguan dari aparatur yang korup.
