PADANG – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, menegaskan komitmen institusinya untuk menuntaskan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan perwira menengah, AKBP F. Pihak kepolisian kini tengah mempersiapkan jadwal persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) guna mengadili tindakan oknum tersebut yang diduga kuat telah melecehkan seorang Polisi Wanita (Polwan). Langkah ini menjadi bukti bahwa Polda Sumbar tidak memberikan ruang bagi pelanggaran moral di dalam tubuh Korps Bhayangkara.
Kasus ini menarik perhatian publik secara luas karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kepolisian daerah. Penanganan perkara yang transparan menjadi prioritas utama untuk menjaga kredibilitas institusi. Kapolda menyampaikan bahwa proses internal tidak akan terhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan akan berlanjut pada sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Meskipun proses penyelidikan membutuhkan ketelitian, Kapolda memastikan bahwa keadilan bagi korban adalah hal yang mutlak.
Komitmen Kapolda Sumbar dalam Penegakan Kode Etik
Irjen Pol Suharyono secara konsisten memantau perkembangan kasus ini guna memastikan tim penyidik bekerja secara profesional dan tanpa intervensi. Sidang etik ini bertujuan untuk membedah fakta-fakta lapangan serta mendengarkan keterangan saksi-saksi kunci. Jika terbukti bersalah, AKBP F menghadapi ancaman sanksi berat mulai dari mutasi bersifat demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Berikut adalah beberapa poin utama terkait penanganan kasus ini:
- Persiapan berkas perkara oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumbar.
- Pendampingan psikologis bagi korban Polwan guna pemulihan trauma pasca-kejadian.
- Komitmen untuk melanjutkan proses pidana umum apabila tim menemukan bukti baru yang menguatkan unsur pidana.
- Transparansi hasil sidang kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kepolisian.
Kepala Kepolisian Daerah juga menegaskan bahwa institusinya tetap menganut asas praduga tak bersalah hingga putusan sidang berkekuatan hukum tetap. Namun, ia tidak memungkiri bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran berat terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan pemberantasan segala bentuk pelanggaran asusila oleh anggota kepolisian.
Urgensi Perlindungan Polwan di Lingkungan Kerja
Analisis mendalam terhadap kasus ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan internal yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual di lingkungan kerja kepolisian. Pelecehan terhadap Polwan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan serangan terhadap martabat personel yang seharusnya mendapatkan perlindungan di rumahnya sendiri. Masyarakat mengharapkan agar kasus AKBP F menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat mekanisme pelaporan yang aman bagi anggotanya yang mengalami intimidasi atau pelecehan.
Selain itu, edukasi mengenai kesetaraan gender dan etika profesional harus terus ditingkatkan dalam setiap jenjang pendidikan kepolisian. Kepemimpinan yang berintegritas di tingkat daerah seperti yang ditunjukkan Kapolda Sumbar menjadi kunci utama dalam memutus rantai impunitas oknum pejabat yang merasa kebal hukum.
Konektivitas Hukum dan Langkah Kedepan
Menghubungkan dengan laporan-laporan sebelumnya mengenai akuntabilitas kepolisian, penuntasan kasus AKBP F ini menjadi ujian krusial bagi Polda Sumbar. Jika sebelumnya banyak kasus internal diselesaikan secara tertutup, kini publik menuntut keterbukaan informasi. Sebagaimana yang terjadi pada kasus serupa di wilayah lain, ketegasan pimpinan dalam memproses hukum anggotanya sendiri terbukti mampu meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat.
Oleh karena itu, penyidik terus menggali potensi adanya korban lain atau bukti-bukti digital yang mungkin tersimpan. Polda Sumbar mengajak seluruh pihak untuk tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Dengan menggelar sidang etik dalam waktu dekat, kepolisian berharap dapat segera memberikan kepastian hukum dan menjaga keharmonisan internal organisasi tanpa ada satu pun personel yang merasa terancam oleh tindakan sewenang-wenang atasan atau rekan sejawat.
