BOGOR – Praktik diskriminasi hukum di Indonesia kembali mencuat setelah temuan fasilitas istimewa di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong terungkap ke publik. Menanggapi temuan Ombudsman Republik Indonesia tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik tajam sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan. ICW menilai bahwa keberadaan kamar mewah bagi narapidana tertentu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi kuat adanya tindak pidana penyuapan yang terstruktur antara warga binaan dan oknum petugas lapas.
Temuan ini menambah daftar panjang kegagalan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mereformasi sistem pemasyarakatan. Meskipun otoritas terkait seringkali menjanjikan pembenahan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan pola yang berulang. ICW menegaskan bahwa modus operandi ini sangat relevan dengan pola korupsi klasik, di mana uang mampu membeli privilese yang seharusnya tidak ada dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang tegas menjadi satu-satunya jalan untuk memutus rantai impunitas ini.
Modus Operandi Jual Beli Fasilitas di Balik Jeruji
ICW menggarisbawahi bahwa penyediaan fasilitas mewah bagi narapidana korupsi merupakan bentuk penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Para pegiat antikorupsi melihat fenomena ini sebagai ‘bisnis gelap’ yang menguntungkan pihak-pihak tertentu di internal lapas. Selain merusak marwah penegakan hukum, praktik ini juga melunakkan efek jera yang seharusnya dirasakan oleh para koruptor. Berikut adalah beberapa poin krusial yang menyoroti modus korupsi di dalam lapas:
- Penyalahgunaan Wewenang: Oknum petugas lapas diduga memanfaatkan otoritas mereka untuk memberikan izin fasilitas tambahan dengan imbalan materi.
- Suap Terstruktur: Pembayaran fasilitas mewah seringkali tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara atau sistem yang sistematis agar sulit terdeteksi.
- Lemahnya Pengawasan Internal: Inspektorat Jenderal Kemenkumham dianggap gagal menjalankan fungsi kontrol sehingga temuan semacam ini justru lebih sering berasal dari lembaga eksternal seperti Ombudsman atau KPK.
- Ketimpangan Fasilitas: Adanya perbedaan mencolok antara sel narapidana umum yang mengalami overkapasitas dengan sel narapidana korupsi yang eksklusif.
Urgensi Keterlibatan KPK dalam Pembenahan Sistemik
KPK memegang peran sentral untuk menelusuri aliran dana yang memungkinkan fasilitas mewah tersebut eksis. Sebagaimana peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin beberapa tahun silam, ICW meyakini bahwa kejadian di Cibinong memiliki kemiripan pola yang sangat identik. Penyelidikan oleh KPK diharapkan tidak hanya berhenti pada level sipir, tetapi juga menyasar pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lapas tersebut. Tanpa penindakan dari lembaga eksternal yang independen, reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) akan terus berjalan di tempat.
Selain melakukan penindakan, KPK perlu memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang lebih radikal. Hal ini mencakup digitalisasi pemantauan sel hingga rotasi berkala petugas lapas untuk mencegah terciptanya ‘hubungan gelap’ dengan narapidana. Hubungan antara temuan Ombudsman ini dengan kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa masalah ini bersifat kronis. Masyarakat kini menanti keberanian KPK untuk membuka kotak pandora korupsi di Lapas Cibinong guna memastikan tidak ada lagi ‘hotel prodeo’ rasa hotel berbintang di masa depan.
Dampak Buruk Privilese Koruptor Terhadap Penegakan Hukum
Ketika koruptor mendapatkan fasilitas mewah, esensi dari hukuman penjara sebagai sarana pembinaan dan pembalasan atas kejahatan menjadi hilang. Fenomena ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa hukum dapat dibeli, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. ICW mendorong agar pemerintah segera mengevaluasi total manajemen lapas di seluruh Indonesia, terutama lapas-lapas yang dihuni oleh banyak terpidana kasus korupsi. Langkah konkret seperti pemindahan narapidana ke lapas dengan keamanan tinggi (high security) tanpa kompromi harus segera dilaksanakan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan korupsi di sektor publik, Anda dapat merujuk pada laporan tahunan dari Indonesia Corruption Watch. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem peradilan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
