JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Lola Oktavia, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Ia mengecam keras keberadaan grup percakapan digital yang disinyalir menjadi wadah penyebaran konten melecehkan tersebut. Lola menekankan bahwa institusi pendidikan sebesar UI harus menunjukkan integritas moral dengan membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Politisi ini menilai bahwa ruang digital kampus seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan intelektual, bukan justru menjadi sarang kekerasan berbasis gender online. Oleh karena itu, ia menuntut pihak rektorat dan dekanat untuk segera mengambil langkah konkret. Publik saat ini menunggu keberanian UI dalam menegakkan aturan internal sekaligus membawa ranah ini ke jalur hukum jika terbukti ada unsur pidana yang terpenuhi.
Urgensi Transparansi dalam Investigasi Internal UI
Lola Oktavia menyoroti bahwa transparansi merupakan kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Jika UI gagal menangani kasus ini secara terbuka, maka preseden buruk akan terus menghantui dunia akademik Indonesia. Investigasi tidak boleh hanya berhenti pada teguran administratif yang bersifat rahasia di balik pintu tertutup.
- Transparansi proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI.
- Perlindungan maksimal terhadap identitas saksi dan korban agar tidak mengalami intimidasi lebih lanjut.
- Pemberian sanksi tegas yang memberikan efek jera, termasuk opsi drop out (DO) bagi pelaku utama.
- Publikasi hasil investigasi secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban moral lembaga.
Langkah tegas ini selaras dengan semangat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mewajibkan perguruan tinggi menciptakan lingkungan belajar yang aman dari kekerasan seksual. Berkaca pada artikel sebelumnya mengenai efektivitas Satgas PPKS, keterlibatan aktif pimpinan universitas sangat menentukan keberhasilan implementasi regulasi tersebut di lapangan.
Analisis Dampak Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kampus
Fenomena grup chat yang berisi konten pelecehan menunjukkan degradasi moral yang serius, terutama karena terjadi di lingkungan calon penegak hukum. Secara sosiologis, normalisasi perilaku semacam ini dalam ruang privat digital akan melahirkan budaya perkosaan (rape culture) yang sangat berbahaya. Mahasiswa seharusnya memahami batasan etika dan konsekuensi hukum dari setiap interaksi digital yang mereka lakukan.
Kritisnya situasi ini menuntut UI untuk tidak sekadar melakukan investigasi reaktif. Pihak kampus perlu mengevaluasi kurikulum etika dan memperkuat sosialisasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tanpa edukasi yang sistematis, kasus serupa sangat mungkin berulang di masa depan dengan pola yang lebih rahasia.
Panduan Mitigasi dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa
Sebagai upaya preventif dan edukatif, setiap elemen di universitas wajib memahami langkah-langkah yang harus diambil ketika menemukan atau menjadi korban pelecehan di grup chat:
- Segera melakukan tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti digital yang sah sebelum pelaku menghapus pesan.
- Melaporkan kejadian tersebut kepada Satgas PPKS universitas atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian terdekat.
- Menghindari konfrontasi langsung dengan pelaku di grup yang sama untuk mencegah eskalasi konflik atau penghilangan bukti.
- Mencari pendampingan psikologis melalui biro konsultasi yang tersedia di lingkungan kampus.
Lola Oktavia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ia berkomitmen memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku di Indonesia.
