BOGOR – Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai keberadaan ‘klaster rumah mewah’ di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong kembali mencoreng wajah sistem peradilan pidana di Indonesia. Praktik diskriminasi fasilitas ini membuktikan bahwa jeruji besi masih bisa dinegosiasikan dengan kekuatan finansial. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan manifestasi nyata dari korupsi sistemik yang melibatkan oknum petugas di berbagai level jabatan.
Ombudsman secara tegas meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera mengambil langkah drastis guna mengembalikan marwah pemasyarakatan. Lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut menemukan bahwa sejumlah ‘warga binaan’ justru bebas berkeliaran di luar blok tahanan dan menghuni bangunan khusus yang menyerupai hunian komersial. Kondisi ini sangat kontras dengan situasi sel tahanan biasa yang seringkali mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity) dan jauh dari kata layak.
Modus Operandi Korupsi dan Fasilitas Ilegal di Balik Jeruji
Keberadaan klaster rumah mewah ini memperlihatkan pola korupsi yang terorganisir. Para narapidana berkantong tebal diduga melakukan transaksi bawah tangan dengan oknum petugas untuk mendapatkan kenyamanan eksklusif. Hal ini mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi narapidana yang tidak memiliki kemampuan finansial. Berikut adalah beberapa poin krusial terkait temuan tersebut:
- Privatisasi Ruang Lapas: Penggunaan lahan negara di dalam area lapas untuk pembangunan hunian pribadi bagi narapidana tertentu.
- Penyalahgunaan Izin Keluar Blok: Warga binaan yang memiliki akses khusus dapat keluar masuk blok tahanan tanpa alasan yang sah secara hukum.
- Obstruksi Keadilan: Petugas lapas yang menghalang-halangi pemeriksaan oleh tim Ombudsman, yang mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menutupi kebobrokan internal.
- Lemahnya Pengawasan Internal: Ketidakmampuan Inspektorat Jenderal dalam mendeteksi bangunan ilegal yang sudah berdiri permanen di area terbatas.
Analisis tajam menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan tegas berupa pembongkaran fisik, bangunan-bangunan ini akan tetap menjadi simbol kekuasaan uang di dalam penjara. Tindakan menghalangi kerja Ombudsman oleh petugas lapas juga merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang dapat berimplikasi pidana.
Rekomendasi Tegas dan Urgensi Pembenahan Sistemik
Merespons temuan memilukan ini, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang tidak bisa ditawar lagi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus segera merobohkan bangunan yang tidak seharusnya ada di lingkungan lapas. Langkah ini krusial untuk mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, bukan tempat peristirahatan mewah bagi para koruptor atau narapidana elit.
Selain pembenahan fisik, mutasi dan sanksi tegas bagi petugas yang terlibat menjadi harga mati. Integritas petugas pemasyarakatan merupakan benteng terakhir dalam memastikan hukuman berjalan sesuai putusan pengadilan. Pemerintah perlu meninjau ulang SOP pengawasan di lapas-lapas besar untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang sebelumnya juga pernah terjadi di Lapas Sukamiskin. Anda dapat memantau laporan lengkap mengenai pengawasan pelayanan publik di laman resmi Ombudsman RI.
Jika dibandingkan dengan skandal Lapas Sukamiskin beberapa tahun silam, kasus di Cibinong ini menunjukkan bahwa ‘virus’ jual beli fasilitas belum benar-benar musnah dari ekosistem penjara kita. Perlu ada audit menyeluruh terhadap seluruh lapas di Indonesia guna memastikan tidak ada lagi ‘negara di dalam negara’ yang dikelola oleh oknum haus upeti. Reformasi pemasyarakatan harus melampaui sekadar perubahan nama kementerian; ia harus menyentuh akar moralitas para pengelolanya.
