YERUSALEM – Menteri Keuangan Israel yang beraliran ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, secara terbuka menyerukan pembatalan total terhadap Perjanjian Oslo. Dalam sebuah pernyataan tegas, Smotrich menegaskan bahwa kerangka diplomasi yang lahir pada dekade 1990-an tersebut telah gagal total dan justru membahayakan eksistensi negara Israel. Ia menuntut pemerintah Israel untuk segera meninggalkan segala bentuk komitmen yang tersisa dalam kesepakatan tersebut dan menutup pintu rapat-rapat bagi kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdaulat.
Smotrich mengklaim bahwa Perjanjian Oslo hanyalah sebuah eksperimen gagal yang memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk memperkuat diri di wilayah Tepi Barat. Menurutnya, mengakui otoritas Palestina atau memberikan wilayah tambahan hanya akan meningkatkan ancaman keamanan terhadap warga sipil Israel. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut, di mana Smotrich mendesak kabinet untuk mengambil langkah-langkah administratif yang lebih agresif guna memperkuat kontrol Israel atas wilayah yang ia sebut sebagai Yudea dan Samaria.
Kegagalan Historis dan Ancaman Keamanan Menurut Smotrich
Dalam analisisnya, Smotrich memandang bahwa struktur Perjanjian Oslo telah memberikan legitimasi yang keliru kepada kepemimpinan Palestina. Ia berpendapat bahwa selama perjanjian ini tetap berlaku, Israel akan terus terjebak dalam siklus kekerasan yang tidak kunjung usai. Berikut adalah poin-poin utama yang melandasi desakan Smotrich:
- Kegagalan Otoritas Palestina dalam menghentikan aktivitas milisi di wilayah kendali mereka.
- Keyakinan bahwa penarikan pasukan Israel dari wilayah strategis berdasarkan Oslo merupakan kesalahan taktis yang fatal.
- Kebutuhan mendesak untuk memperluas pemukiman Yahudi sebagai benteng pertahanan alami.
- Penolakan terhadap tekanan internasional yang terus mendorong solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik.
Analisis Dampak Pembatalan Perjanjian Oslo Secara Global
Langkah ekstrem yang Smotrich usulkan ini tentu memicu kekhawatiran besar di kalangan diplomat global. Pembatalan Perjanjian Oslo secara sepihak akan menghapus landasan hukum bagi koordinasi keamanan antara Israel dan Otoritas Palestina. Pengamat politik internasional menilai bahwa retorika Smotrich ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam politik domestik Israel ke arah kanan yang semakin radikal. Jika usulan ini terealisasi, stabilitas regional yang selama ini rapuh terancam runtuh sepenuhnya.
Banyak pihak berargumen bahwa tanpa adanya kerangka kerja Oslo, Israel mungkin harus memikul tanggung jawab penuh sebagai kekuatan pendudukan atas jutaan warga Palestina, yang secara ekonomi dan logistik akan sangat membebani negara. Namun, bagi Smotrich dan pendukungnya, beban tersebut jauh lebih kecil daripada risiko keamanan yang muncul dari negara Palestina merdeka yang dianggap akan menjadi pangkalan bagi serangan-serangan masa depan terhadap Israel.
Masa Depan Solusi Dua Negara yang Kian Suram
Seruan untuk membatalkan Perjanjian Oslo secara langsung mematikan harapan bagi solusi dua negara yang selama ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat. Smotrich secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi entitas politik Palestina di sebelah barat Sungai Yordan. Ia justru mendorong rencana integrasi wilayah Tepi Barat ke dalam kedaulatan penuh Israel, sebuah langkah yang menurut hukum internasional dianggap sebagai aneksasi ilegal.
Situasi ini semakin memperumit hubungan diplomatik Israel dengan sekutu-sekutu baratnya. Meski demikian, posisi Smotrich di dalam pemerintahan koalisi saat ini memberikan pengaruh besar terhadap arah kebijakan luar negeri Israel. Laporan dari Reuters menunjukkan bahwa sentimen anti-Oslo ini mulai mendapatkan tempat di kalangan pemilih sayap kanan yang merasa frustrasi dengan ketidakpastian keamanan selama beberapa tahun terakhir. Artikel ini memiliki kaitan erat dengan analisis sebelumnya mengenai perluasan pemukiman di Tepi Barat yang terus memicu kecaman dunia internasional.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Perjanjian Oslo ini bukan sekadar masalah dokumen hukum masa lalu, melainkan pertarungan visi masa depan antara perdamaian melalui konsesi atau keamanan melalui dominasi absolut. Smotrich telah memilih jalannya, dan kini dunia menunggu apakah kabinet Israel akan mengikuti arah radikal yang ia tawarkan atau tetap bertahan pada jalur diplomasi konvensional yang kian rapuh.
