DEPOK – Kerusakan infrastruktur publik kembali menjadi sorotan tajam setelah trotoar di Jalan Raya Sawangan mengalami kerusakan parah atau amblas. Padahal, Pemerintah Kota Depok baru saja menyelesaikan pembangunan fasilitas pedestrian tersebut pada tahun lalu dengan biaya mencapai Rp 9,7 miliar. Fenomena ini memicu kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai adanya ketidakberesan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek konstruksi di wilayah tersebut.
Kondisi trotoar yang hancur sebelum masa pakainya mencapai batas wajar menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kontraktor pelaksana. Warga yang melintas harus ekstra waspada karena lubang amblas tersebut mengancam keselamatan pejalan kaki maupun pengendara yang menepi. Alih-alih memberikan kenyamanan, proyek prestisius ini justru berubah menjadi beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena memerlukan perbaikan darurat dalam waktu singkat.
Kegagalan Konstruksi dan Pemborosan Anggaran APBD
Pemerintah Kota Depok kini mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp 1 miliar untuk memperbaiki titik-titik yang amblas. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pemborosan karena uang rakyat harus keluar dua kali untuk objek yang sama dalam kurun waktu satu tahun. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya menjadi prioritas utama di tengah banyaknya kebutuhan infrastruktur lain yang belum terpenuhi.
- Kualitas Material: Ada indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis untuk menahan beban tanah di kawasan Sawangan.
- Sistem Drainase: Kegagalan sistem drainase di bawah trotoar seringkali menjadi penyebab utama tanah tergerus air hingga menyebabkan amblas.
- Pengawasan Lemah: Dinas terkait terkesan lalai dalam memantau kinerja pihak ketiga selama proses pembangunan berlangsung.
- Ketahanan Bangunan: Proyek senilai Rp 9,7 miliar seharusnya memiliki daya tahan setidaknya 5 hingga 10 tahun tanpa kerusakan struktural mayor.
Kasus ini menambah daftar panjang masalah infrastruktur di Kota Depok. Sebelumnya, publik juga menyoroti berbagai proyek pengerjaan jalan yang sering kali mengalami kerusakan serupa tak lama setelah seremoni peresmian. Pola berulang ini memperkuat dugaan bahwa ada masalah sistemik dalam proses tender dan pemilihan mitra kerja di lingkungan pemerintah setempat.
Urgensi Transparansi dan Audit Independen Proyek Sawangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok harus memberikan penjelasan transparan mengenai penyebab teknis amblasnya trotoar tersebut. Masyarakat mendesak adanya audit independen untuk memeriksa apakah terdapat praktik penyimpangan atau pengurangan volume pekerjaan yang merugikan negara. Tanpa sanksi tegas bagi kontraktor yang gagal memenuhi standar kualitas, proyek-proyek infrastruktur di masa depan berisiko mengalami nasib yang sama.
Pemerintah perlu memberlakukan sistem blacklist bagi perusahaan konstruksi yang terbukti menghasilkan karya berkualitas rendah. Selain itu, proses pemeliharaan tidak boleh hanya mengandalkan tambal sulam yang bersifat sementara. Perbaikan permanen dengan fondasi yang lebih kokoh mutlak diperlukan mengingat volume kendaraan dan beban tanah di Jalan Raya Sawangan yang cukup tinggi.
Untuk memahami lebih dalam mengenai standar pembangunan trotoar yang ideal, Anda dapat merujuk pada pedoman teknis fasilitas pejalan kaki di Situs Resmi Kementerian PUPR. Integrasi antara perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat adalah kunci agar anggaran miliaran rupiah tidak terbuang percuma ke dalam lubang trotoar yang amblas.
Kesimpulannya, amblasnya trotoar Sawangan bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari tata kelola proyek publik yang memerlukan evaluasi total. Pemerintah Kota Depok harus membuktikan komitmennya dalam membangun infrastruktur berkualitas demi keamanan dan kenyamanan warganya, bukan sekadar mengejar serapan anggaran di akhir tahun.
