KEDIRI – Forum Rois Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Timur secara resmi menyepakati usulan penting terkait pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Para kyai dan ulama tersebut merekomendasikan agar ajang tertinggi organisasi NU tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Langkah ini muncul sebagai respons atas dinamika organisasi yang membutuhkan suasana spiritualitas kuat dan kembalinya marwah pesantren dalam pengambilan keputusan besar.
Selain mengusulkan lokasi, forum ini juga menekankan pentingnya transparansi dan penegakan etika dalam seluruh tahapan pelaksanaan acara. Para peserta forum memandang bahwa Muktamar bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum untuk memperkuat basis moralitas jamaah dan jam’iyah. Oleh karena itu, pemilihan pesantren sebagai lokasi pelaksanaan dianggap sangat krusial untuk menjaga independensi serta menjauhkan organisasi dari pengaruh politik praktis yang kontraproduktif.
Alasan Strategis Pemilihan Pondok Pesantren Lirboyo
Pemilihan Pondok Pesantren Lirboyo bukanlah tanpa alasan yang mendalam. Para Rois Syuriyah menilai Lirboyo memiliki akar sejarah dan pengaruh yang sangat kuat dalam tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama. Beberapa poin utama yang menjadi dasar pertimbangan antara lain:
- Kesiapan Infrastruktur dan Tradisi: Lirboyo telah terbukti berpengalaman dalam menyelenggarakan acara skala besar dengan manajemen pesantren yang mandiri.
- Netralitas Wilayah: Sebagai salah satu poros utama pesantren di Jawa Timur, Lirboyo menawarkan suasana yang lebih tenang dan sakral bagi para muktamirin dalam merumuskan masa depan NU.
- Simbol Kekuatan Ulama: Mengembalikan Muktamar ke pesantren berarti mengukuhkan kembali bahwa pemilik sah NU adalah para kyai dan pengasuh pesantren.
Urgensi Transparansi dan Etika Organisasi
Menariknya, forum ini tidak hanya berbicara mengenai lokasi fisik. Rekomendasi yang mereka hasilkan mencakup aspek substansial mengenai tata kelola organisasi. Forum mendorong agar panitia Muktamar nantinya menjalankan proses administratif secara terbuka, terutama terkait mekanisme pemilihan yang seringkali menjadi titik rawan perpecahan. Para kyai menghendaki agar nilai-nilai akhlaqul karimah tetap menjadi panglima di atas kepentingan kelompok manapun.
Kondisi ini sejalan dengan upaya pembenahan internal yang sedang berlangsung di tubuh PBNU. Jika kita menilik kembali pelaksanaan Muktamar sebelumnya di Lampung, terdapat banyak pelajaran berharga mengenai pengelolaan massa dan dinamika forum yang perlu mendapat evaluasi. Jawa Timur, sebagai basis massa terbesar NU, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Muktamar ke-35 berjalan lebih berkualitas dan bermartabat.
Analisis: Mengapa Muktamar Harus Kembali ke Pesantren?
Secara analitis, tren penyelenggaraan Muktamar di hotel atau gedung pertemuan komersial dalam beberapa dekade terakhir memang memudahkan secara logistik, namun kerap kali menggerus nuansa kebatinan khas santri. Ketika Muktamar kembali ke pesantren, interaksi antara elit organisasi dengan akar rumput (santri dan masyarakat sekitar) akan terjalin lebih alami. Ini adalah strategi jitu untuk meredam tensi politik yang biasanya memanas menjelang pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah maupun Rois Aam.
Ke depannya, usulan dari Jawa Timur ini akan dibawa ke tingkat nasional untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut dalam Rapat Pleno PBNU. Harapannya, aspirasi dari bawah ini tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan menjadi dasar pijakan bagi PBNU dalam menentukan arah Muktamar ke-35 yang lebih sejuk, transparan, dan penuh keberkahan.
