PANDEGLANG – Langkah pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memaksakan pembangunan markas batalyon di kawasan Rancapinang terus menuai protes keras dari masyarakat lokal. Warga secara tegas mendesak penghentian aktivitas konstruksi yang mereka nilai telah merampas ruang hidup dan sumber penghidupan utama. Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur militer, melainkan sebuah ancaman nyata yang menyingkirkan masyarakat dari tanah kelahiran mereka sendiri.
Eksistensi batalyon di tengah pemukiman produktif memicu kekhawatiran mendalam terkait masa depan ekonomi warga. Sebagian besar penduduk Rancapinang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan akses lahan yang kini tertutup oleh pagar-pagar militer. Pembangunan ini justru menciptakan jurang kemiskinan baru dan menjauhkan rakyat dari kesejahteraan yang seharusnya menjadi prioritas negara.
Konflik Lahan yang Mengancam Kedaulatan Rakyat
Ketegangan antara warga dan institusi militer di Rancapinang mencerminkan kegagalan negara dalam mengelola konflik agraria secara humanis. Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak pernah mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa poin krusial yang menjadi keberatan warga antara lain:
- Hilangnya akses ke lahan garapan yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan hidup keluarga.
- Munculnya intimidasi psikologis akibat kehadiran alat berat dan personel militer di area sengketa.
- Ketidakjelasan skema kompensasi atau relokasi yang adil bagi warga yang terdampak langsung.
- Minimnya transparansi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di kawasan tersebut.
Kegagalan Hukum dan Hilangnya Keadilan Ekosistem
Keputusan warga untuk menggugat melalui jalur hukum sayangnya berakhir dengan kekalahan di meja hijau. Namun, kekalahan yuridis ini tidak serta-merta menghapus fakta sosiologis bahwa ada ketidakadilan yang terjadi. Hakim seringkali lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal kepemilikan lahan oleh negara, tanpa mempertimbangkan aspek historis dan hak asasi manusia atas ruang hidup.
Situasi di Rancapinang memperpanjang daftar panjang sengketa tanah antara militer dan rakyat sipil di Indonesia. Dalam banyak kasus serupa, negara kerap menggunakan dalih ‘kepentingan pertahanan’ untuk melegitimasi pengambilalihan lahan produktif. Padahal, kedaulatan sebuah negara seharusnya bermula dari kesejahteraan rakyatnya, bukan sekadar kekuatan senjata atau barak militer yang berdiri di atas tangisan petani.
Urgensi Evaluasi Kebijakan Pertahanan di Wilayah Sipil
Pemerintah perlu meninjau ulang urgensi penempatan batalyon di lokasi yang padat aktivitas ekonomi rakyat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seharusnya turun tangan lebih dalam untuk memediasi konflik ini agar tidak berujung pada bentrokan fisik. Memaksakan pembangunan di tengah penolakan masif hanya akan merusak citra TNI di mata rakyat sendiri.
Kasus Rancapinang ini merupakan kelanjutan dari pola lama konflik agraria yang belum terselesaikan, mirip dengan sengketa lahan yang pernah terjadi di wilayah pesisir lainnya. Jika pemerintah tetap menutup mata, maka pembangunan batalyon ini hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai monumen ketidakadilan bagi warga Rancapinang.
