NEW YORK – Zohran Mamdani, anggota Majelis Negara Bagian New York sekaligus bakal calon Wali Kota New York, melontarkan pernyataan kritis mengenai keterbatasan otoritas lokal dalam menanggapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mamdani mengakui secara terbuka bahwa pemerintahannya kelak, maupun otoritas New York saat ini, menghadapi tembok besar yurisdiksi hukum untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengakuan ini muncul di tengah desakan publik global yang menuntut keadilan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Gaza.
Meskipun memiliki komitmen moral terhadap penegakan hak asasi manusia, Mamdani menjelaskan bahwa secara legal-formal, kepolisian setempat tidak memiliki mandat langsung untuk mengeksekusi perintah ICC. Hal ini berkaitan erat dengan posisi Amerika Serikat yang bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, mandat ICC tidak secara otomatis terintegrasi ke dalam sistem penegakan hukum domestik di level negara bagian maupun kota.
Kendala Jurisdiksi dan Status Amerika Serikat di ICC
Hambatan utama dalam eksekusi surat perintah ini terletak pada kedaulatan hukum nasional Amerika Serikat. Sejak awal, Washington tetap konsisten untuk tidak meratifikasi Statuta Roma, yang menjadi landasan berdirinya ICC. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang signifikan bagi tokoh-tokoh internasional yang tersandung kasus hukum di Mahkamah Internasional saat berada di tanah Amerika.
- Amerika Serikat memiliki Undang-Undang Perlindungan Anggota Layanan Amerika (ASPA) yang secara aktif menghambat kerja sama dengan ICC.
- Yurisdiksi Departemen Kepolisian New York (NYPD) terbatas pada pelanggaran hukum negara bagian dan lokal, bukan hukum internasional yang tidak diakui federal.
- Protokol diplomatik memberikan kekebalan tertentu kepada kepala negara asing yang sedang melakukan kunjungan resmi ke markas besar PBB di New York.
- Tekanan politik domestik dari pemerintah federal dapat mengintervensi upaya apa pun di tingkat lokal yang mencoba menentang kebijakan luar negeri nasional.
Mamdani menekankan bahwa tanpa dukungan dari Departemen Kehakiman federal, langkah apa pun dari pemerintah kota akan berakhir pada perdebatan prosedural yang panjang. Namun, ia menegaskan bahwa pengakuan atas keterbatasan ini bukan berarti sebuah pembenaran, melainkan sebuah realitas politik yang harus dihadapi oleh para pemimpin progresif di Amerika Serikat.
Implikasi Politik dan Posisi Zohran Mamdani
Sebagai figur yang vokal mendukung hak-hak warga Palestina, pernyataan Mamdani ini merupakan bentuk transparansi politik kepada basis pendukungnya. Ia ingin menegaskan bahwa meskipun ia mendukung keadilan internasional, jabatan Wali Kota New York memiliki batasan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Analisis ini sekaligus menepis ekspektasi publik yang menganggap seorang pemimpin kota di Amerika Serikat dapat bertindak secara independen dalam isu-isu kebijakan luar negeri yang sensitif.
Kritik Mamdani juga menyoroti bagaimana sistem hukum internasional seringkali tumpul ketika berhadapan dengan negara-negara adidaya atau sekutunya. Keberadaan markas besar PBB di New York seharusnya menjadikan kota tersebut sebagai pusat penegakan hukum global, namun realitanya justru menjadi wilayah yang memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dicari oleh ICC. Hal ini memicu diskusi lebih luas mengenai perlunya reformasi hubungan antara pemerintah kota dan kewajiban internasional.
Analisis Hukum Internasional terhadap Pemimpin Negara
Dalam perspektif hukum internasional, upaya penangkapan seorang perdana menteri yang sedang menjabat memerlukan koordinasi tingkat tinggi. Jika merujuk pada situs resmi Mahkamah Pidana Internasional, kewajiban untuk bekerja sama hanya berlaku bagi negara-negara anggota. Karena Amerika Serikat berada di luar sistem tersebut, New York secara teknis menjadi ‘zona aman’ bagi Netanyahu selama ia berada dalam perlindungan federal.
Persoalan ini juga berhubungan erat dengan pembahasan sebelumnya mengenai tantangan penegakan hukum universal di era polarisasi geopolitik. Ketika hukum domestik berbenturan dengan norma internasional, seringkali kepentingan politik nasional yang memenangkan pertarungan tersebut. Mamdani berargumen bahwa New York seharusnya bisa berbuat lebih banyak, setidaknya dengan memberikan tekanan simbolis atau membatasi fasilitas kota bagi individu yang menyandang status tersangka kejahatan perang.
- Pemerintah kota dapat menolak memberikan pengawalan khusus di luar protokol wajib PBB.
- Penggunaan sumber daya kota untuk mendukung kunjungan tersangka ICC dapat diperdebatkan dalam anggaran daerah.
- Membangun narasi publik yang konsisten terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal di tingkat kota.
Secara keseluruhan, pengakuan Mamdani memberikan gambaran jujur mengenai kompleksitas tata kelola kota yang bersinggungan dengan isu global. Meskipun ia tidak dapat menjanjikan penangkapan fisik, ia berkomitmen untuk menjadikan New York sebagai ruang yang tidak ramah bagi pelanggar hak asasi manusia melalui kebijakan-kebijakan sosial dan politik yang berani.
