JAKARTA – Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang sengaja memproduksi maupun menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait aksi demonstrasi di Indonesia. Langkah ini merupakan respons strategis Korps Bhayangkara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dari ancaman disinformasi yang berpotensi memicu kericuhan di lapangan.
Kapolri menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia menyayangkan jika momentum penyampaian aspirasi tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyisipkan narasi palsu. Kepolisian kini meningkatkan pengawasan di ruang digital guna memantau pergerakan konten yang mengandung unsur provokasi dan fitnah.
Komitmen Polri Menjaga Kondusivitas Ruang Digital
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri saat ini telah mendapatkan instruksi langsung untuk melakukan patroli siber secara intensif. Kapolri memastikan bahwa setiap konten yang terindikasi hoaks akan melalui proses verifikasi digital forensik sebelum masuk ke ranah penyidikan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.
Berikut adalah beberapa fokus utama Polri dalam menangani persebaran hoaks selama periode demonstrasi:
- Melakukan identifikasi akun-akun anonim yang menjadi sumber utama penyebaran narasi provokatif.
- Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemutusan akses (takedown) pada konten yang membahayakan persatuan.
- Memberikan edukasi literasi digital secara simultan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
- Menindak aktor intelektual di balik kampanye hitam yang menggunakan isu demonstrasi sebagai alat politik praktis.
Jeratan Hukum dan Sanksi Bagi Pelaku Disinformasi
Pelaku penyebaran berita bohong tidak hanya berhadapan dengan teguran administratif, melainkan sanksi pidana yang berat. Merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), individu yang sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dapat terancam hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Kapolri mengingatkan bahwa jejak digital tidak akan pernah hilang, sehingga memudahkan penyidik untuk melacak asal-muasal informasi menyesatkan tersebut.
Selain UU ITE, penyebar hoaks yang menyebabkan keonaran juga dapat terjerat Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penegakan hukum ini bersifat mutlak demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas dari dampak destruktif berita palsu yang sering kali memicu bentrokan fisik antara massa dan aparat.
Analisis dan Panduan: Cara Menyaring Informasi Saat Aksi Demonstrasi
Dalam situasi ketegangan sosial yang meningkat, hoaks sering kali mengaburkan fakta objektif. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu mengadopsi prinsip saring sebelum sharing. Analisis mendalam menunjukkan bahwa berita hoaks biasanya menggunakan judul yang sangat bombastis, provokatif, dan tidak mencantumkan sumber resmi yang jelas.
Untuk menghindari jebakan disinformasi, Anda dapat mengikuti langkah-langkah verifikasi berikut:
- Periksa kredibilitas media yang mempublikasikan informasi tersebut dan pastikan terdaftar di Dewan Pers.
- Lakukan verifikasi silang dengan membandingkan berita dari setidaknya tiga sumber portal berita nasional terpercaya.
- Gunakan alat bantu seperti kanal pengaduan resmi di Aduan Konten Kominfo untuk memastikan validitas sebuah isu.
- Waspadai video atau foto lama yang sering kali diunggah kembali dengan narasi baru untuk memberikan kesan kejadian saat ini (konteks salah).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya mempercayai informasi dari saluran komunikasi resmi pemerintah dan kepolisian. Dengan menjaga kejernihan informasi, kita turut berkontribusi dalam menjaga demokrasi yang sehat dan damai di tanah air.
Artikel ini berkaitan dengan upaya Polri sebelumnya dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional untuk menghadapi tantangan disinformasi di era digital.
