Pemerhati politik sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, memberikan tanggapan keras terhadap kritik yang dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Persoalan ini bermula dari tuntutan PDIP agar Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, segera merealisasikan janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Guntur menekankan bahwa sikap partainya bukan merupakan serangan politik tanpa dasar, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik atas ucapan yang Gibran sampaikan selama masa kampanye.
Polemik ini mencuat saat sejumlah elite PSI menilai usulan agar Gibran segera pindah ke IKN sebagai upaya menyudutkan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Namun, Guntur Romli memandang sinis pembelaan PSI yang ia anggap berlebihan dan gagal menangkap substansi tuntutan masyarakat. Menurutnya, konsistensi antara kata dan perbuatan merupakan syarat mutlak bagi seorang calon pemimpin nasional yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan.
Komitmen Politik dan Transparansi Janji Kampanye
Guntur Romli menyatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai kapan janji-janji besar dalam kampanye akan terwujud. Ia mengingatkan kembali bahwa keberlanjutan proyek IKN menjadi jualan utama pasangan Prabowo-Gibran saat mencari dukungan rakyat. Oleh karena itu, langkah Gibran untuk berkantor di sana menjadi simbol nyata keseriusan pemerintah mendatang dalam memindahkan pusat gravitasi pemerintahan ke Kalimantan Timur.
- Masyarakat menuntut bukti nyata dari narasi keberlanjutan yang diusung oleh pemerintah terpilih.
- Kehadiran fisik Gibran di IKN dapat mempercepat proses koordinasi pembangunan infrastruktur strategis.
- PDIP memandang pengawasan terhadap janji pejabat publik sebagai fungsi kontrol yang sehat dalam demokrasi.
- Kritik terhadap pejabat publik tidak seharusnya dianggap sebagai kebencian personal, melainkan upaya menjaga integritas.
Kritik PSI dan Respons Menohok dari PDIP
Guntur Romli menilai reaksi PSI yang terkesan ‘pasang badan’ justru memperlihatkan kekhawatiran yang tidak perlu. Ia berpendapat bahwa jika Gibran memang memiliki komitmen kuat, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda kehadirannya di IKN. Menanggapi pernyataan PSI yang menuding PDIP sedang mencari-cari kesalahan, Guntur justru membalikkan keadaan dengan menanyakan fungsi pengawasan yang seharusnya juga dijalankan oleh partai-partai pendukung.
Pihak PDIP melihat bahwa janji berkantor di IKN bukan sekadar retorika administratif, melainkan pesan politis yang kuat kepada investor dan dunia internasional. Jika pemimpinnya sendiri masih terlihat ragu atau menunda-nunda untuk menetap di sana, maka kepercayaan publik terhadap kesuksesan IKN bisa tergerus secara perlahan. Guntur menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan ini sebagai bagian dari tugas partai penyeimbang.
Urgensi Kehadiran Simbol Negara di Ibu Kota Nusantara
Secara analisis mendalam, kehadiran Wakil Presiden di IKN memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang sedang dalam proses transisi perpindahan. Dengan pemimpin yang berada di garis depan, proses adaptasi dan pembangunan ekosistem kota baru tersebut akan berjalan lebih efektif. Guntur Romli mengingatkan bahwa pembangunan fisik di situs resmi IKN harus dibarengi dengan pembangunan aktivitas pemerintahan yang nyata.
Sebagai penutup, perdebatan antara PDIP dan PSI ini mencerminkan dinamika transisi kekuasaan yang penuh dengan tuntutan akuntabilitas. Publik kini menunggu apakah Gibran Rakabuming Raka akan segera mengemasi barang-barangnya menuju Nusantara atau justru janji tersebut akan menjadi catatan panjang yang belum tertunaikan dalam sejarah politik Indonesia. Transparansi dan aksi nyata tetap menjadi kunci utama dalam meredam spekulasi politik yang kian berkembang.
