JAKARTA – Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) memicu polemik panas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Muhammad Khozin, salah satu punggawa di Komisi II DPR, secara tegas menyatakan keberatan atas wacana tersebut. Ia menilai bahwa menambah durasi kepemimpinan di tingkat desa bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di level akar rumput. Khozin menegaskan bahwa tanpa landasan hukum yang kuat dan urgensi yang jelas, perubahan ini hanya akan membawa kemunduran bagi tata kelola pemerintahan desa.
Kritik tajam ini muncul saat publik mulai mempertanyakan motivasi di balik tuntutan para kepala desa yang menginginkan jabatan hingga sembilan tahun dalam satu periode. Khozin melihat adanya potensi stagnasi kepemimpinan jika jabatan terlalu lama digenggam oleh satu individu. Hal ini berbeda jauh dengan semangat reformasi yang justru menginginkan adanya pembatasan kekuasaan guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat lokal.
Ancaman Terhadap Regenerasi Kepemimpinan Desa
Salah satu poin krusial yang Khozin soroti adalah terhambatnya proses kaderisasi. Jika seorang kepala desa menjabat terlalu lama, ruang bagi pemuda atau tokoh masyarakat potensial lainnya untuk memimpin desa akan tertutup rapat. Hal ini berisiko menciptakan oligarki kecil di tingkat desa yang sulit ditembus oleh inovasi dan pemikiran baru. Kepemimpinan yang terlalu lama cenderung menghasilkan zona nyaman yang justru menurunkan produktivitas pelayanan publik.
- Memicu kecenderungan penyalahgunaan wewenang akibat minimnya kontrol publik dalam jangka panjang.
- Menutup peluang bagi generasi muda desa untuk berkontribusi aktif dalam jabatan strategis.
- Menurunkan semangat kompetisi sehat dalam pemilihan kepala desa (Pilkades).
- Menciptakan ketergantungan masyarakat pada satu sosok figur tertentu saja.
Absennya Landasan Hukum dan Urgensi yang Jelas
Khozin juga menyinggung mengenai dasar hukum yang digunakan para pengusul. Hingga saat ini, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus melalui kajian yang komprehensif, bukan berdasarkan desakan politis semata. Ia mempertanyakan apakah perpanjangan masa jabatan ini benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau hanya menguntungkan elit desa secara personal. Seharusnya, fokus pemerintah dan DPR adalah memperkuat sistem pengawasan dana desa, bukan memberikan durasi kekuasaan yang lebih lama.
Sejauh ini, efektivitas masa jabatan enam tahun yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup memadai untuk merealisasikan program kerja desa. Memperpanjangnya tanpa evaluasi kinerja yang objektif sama saja dengan memberikan cek kosong kepada pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan beban anggaran negara jika masa jabatan ini diubah secara drastis, mengingat implikasinya terhadap pelaksanaan Pilkades serentak di masa depan.
Analisis Dampak Panjang bagi Demokrasi Lokal
Secara sosiologis, desa merupakan laboratorium demokrasi terkecil di Indonesia. Jika prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan di desa mulai goyah, maka integritas demokrasi secara nasional juga akan terimbas. Khozin mendorong agar anggota legislatif lainnya tidak gegabah dalam merespons usulan ini. Ia menyarankan agar energi pemerintah lebih banyak tercurah pada penguatan kapasitas perangkat desa dan digitalisasi pelayanan publik di desa ketimbang terjebak dalam perdebatan durasi jabatan.
Keputusan mengenai masa jabatan kades ini nantinya akan menjadi ujian bagi konsistensi DPR dalam menjaga amanat reformasi. Masyarakat menunggu apakah wakil rakyat akan berpihak pada penguatan institusi demokrasi atau justru tunduk pada tekanan kelompok kepentingan tertentu. Ke depannya, tata kelola desa yang transparan dan akuntabel tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar dengan sekadar perpanjangan waktu jabatan.
