JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan penekanan keras terhadap etos kerja aparatur sipil negara dan jajaran kabinet mendatang. Beliau menginstruksikan transformasi paradigma berpikir dari mentalitas pasif menuju pemerintahan yang proaktif dan antisipatif. Hal ini bertujuan untuk menghapus citra birokrasi Indonesia yang selama ini dianggap lamban, terutama dalam menangani urusan perizinan usaha yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Prabowo menggarisbawahi bahwa filosofi kerja harus bergeser dari ‘kumaha engke’ atau bagaimana nanti, menjadi ‘engke kumaha’ yang berarti memikirkan dampak jangka panjang sejak awal. Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi membiarkan diri terjebak dalam zona nyaman atau sikap leha-leha saat melayani kepentingan publik dan dunia usaha. Perubahan ini krusial untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di kancah global yang menuntut kecepatan dan ketepatan regulasi.
Menghapus Budaya Kerja Lamban dan Unsur Ketidakpastian
Salah satu poin utama dalam arahan Prabowo adalah pembenahan sistem perizinan. Beliau melihat bahwa hambatan administratif sering kali menjadi penghalang masuknya investasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja. Transformasi ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan perombakan sistemik yang mengutamakan efisiensi dan transparansi di setiap lini kementerian.
Pemerintah baru nantinya akan memprioritaskan penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih. Prabowo meyakini bahwa dengan birokrasi yang ramping, negara dapat bergerak lebih lincah dalam merespons dinamika ekonomi. Berikut adalah beberapa fokus utama reformasi birokrasi yang diusung:
- Penyederhanaan prosedur izin investasi melalui integrasi sistem digital.
- Peningkatan akuntabilitas pejabat dalam pengambilan keputusan strategis.
- Implementasi sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik pungutan liar.
- Pemberian insentif bagi kementerian atau lembaga yang mampu mencapai target efisiensi.
Visi Strategis Menuju Kemudahan Berusaha
Langkah tegas ini selaras dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. Dengan memperbaiki jalur koordinasi antarlembaga, Prabowo berharap para pelaku usaha, baik domestik maupun asing, mendapatkan kepastian hukum dan waktu yang jelas dalam mengurus perizinan. Transformasi ini juga akan mendukung optimalisasi layanan di Lembaga OSS (Online Single Submission) yang menjadi garda terdepan perizinan berusaha di tanah air.
Selain aspek teknis, Prabowo menekankan pentingnya moralitas dan dedikasi dalam melayani. Beliau menyatakan bahwa birokrasi seharusnya menjadi katalisator pertumbuhan, bukan malah menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja kementerian akan dilakukan secara berkala untuk memastikan instruksi ini berjalan efektif di lapangan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah melalui penguatan fondasi ekonomi yang bersih dan efisien.
Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan, arahan ini juga memperkuat agenda hilirisasi industri yang memerlukan dukungan perizinan cepat agar pabrik-pabrik pengolahan dapat segera beroperasi. Dengan mengadopsi prinsip kerja yang visioner, pemerintahan mendatang bertekad mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sekaligus menciptakan iklim usaha yang paling kompetitif di kawasan Asia Tenggara.
