JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses legislasi revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri. Pemerintah berencana segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lampu hijau dimulainya pembahasan intensif di tingkat parlemen. Langkah ini menjadi krusial mengingat revisi ini memicu diskursus publik yang cukup luas terkait penguatan institusi penegak hukum tersebut.
Supratman menjelaskan bahwa materi dalam RUU ini tidak hanya sekadar formalitas administratif. Pemerintah secara serius mengintegrasikan berbagai rekomendasi strategis yang sebelumnya telah dirumuskan oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Kemenko Polhukam. Kehadiran poin-poin reformasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penguatan kewenangan kepolisian selaras dengan prinsip profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Integrasi Rekomendasi Tim Reformasi dalam RUU Polri
Penyusunan naskah RUU Polri kali ini melewati tahap kurasi yang cukup ketat. Pemerintah menyadari bahwa modernisasi korps Bhayangkara memerlukan payung hukum yang adaptif namun tetap terkontrol. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam pengiriman Surpres ini meliputi:
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen dan promosi yang lebih transparan.
- Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal demi meminimalisir penyalahgunaan wewenang.
- Optimalisasi peran kepolisian dalam penanganan kejahatan siber yang semakin kompleks.
- Sinkronisasi tugas kepolisian dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
Menteri Hukum menambahkan bahwa sinkronisasi ini penting agar tidak ada lagi celah hukum yang merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah berupaya menjawab tantangan global di mana kepolisian harus memiliki kapabilitas intelijen keamanan yang mumpuni namun tetap berada dalam koridor hukum acara pidana.
Menimbang Perluasan Kewenangan dan Transparansi
Perluasan wewenang dalam draf RUU Polri seringkali memicu kekhawatiran dari kalangan aktivis masyarakat sipil. Menanggapi hal tersebut, Supratman Andi Agtas meyakinkan bahwa mekanisme check and balances tetap menjadi prioritas dalam draf yang akan diserahkan ke DPR. Pemerintah mendorong dialog terbuka selama proses pembahasan di Senayan nantinya agar setiap pasal mendapatkan masukan konstruktif dari publik.
Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah rencana pemberian wewenang penyadapan dan pengawasan ruang siber yang lebih luas. Melansir informasi dari Hukum Online, setiap regulasi yang bersinggungan dengan privasi warga negara wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi praktik otoritarianisme digital. Oleh karena itu, kriteria ancaman terhadap keamanan nasional harus terdefinisi secara rigid dalam UU terbaru kelak.
Sebelumnya, polemik mengenai urgensi revisi ini sempat mencuat dalam artikel bertajuk “Menakar Urgensi Revisi UU Polri di Tengah Sorotan Publik” yang menyoroti perlunya penguatan komisi pengawas eksternal seperti Kompolnas. Melalui Surpres ini, pemerintah berharap DPR segera menjadwalkan rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen bangsa, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum.
Sebagai langkah penutup, Supratman memastikan bahwa kementeriannya terus mematangkan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk finalisasi dokumen Surpres. Jika tidak ada hambatan administratif, dokumen tersebut akan mendarat di meja pimpinan DPR dalam waktu dekat, menandai babak baru transformasi kepolisian menuju institusi yang lebih moderen dan humanis.
